Kesejahteraan Rendah, Mendikbud Minta Guru Honorer di Gaji Sesuai UMR




Kesejahteraan para guru honorer masih menjadi perhatian pemerintah. Pasalnya, ada beberapa guru honorer yang mendapatkan upah minim dan jauh dari kata wajar.
Menanggapi hal tersebut , Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah daerah melalui dinas pendidikan perlu ikut serta untuk memperbaiki kesejahteraan guru honorer. Bahkan dirinya berharap ada peran Pemda untuk memberikan gaji kepada guru honorer sesuai Upah Minimum Regional (UMR).
Berita selengkapnya dapat anda baca di https://news.okezone.com/read/2018/05...
Share:

Butuh tujuh tahun angkat guru honorer jadi PNS

Sahabat pembaca Info Honorer Terbaru, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan, butuh waktu tujuh tahun untuk mengangkat guru honorer di seluruh Indonesia yang jumlahnya mencapai 736 ribu orang untuk menjadi guru pegawai negeri sipil.

 

Berita selengkapnya dapat anda baca di Antaranews.
Share:

Juknis Persyaratan Pemberkasan Usulan CPNS Honorer Th 2018-2019 Bukan Produk BKN


Honorer di sejumlah wilayah di Indonesia dibuat resah. Pasalnya, saat ini beredar Petunjuk Teknis (Juknis) mengenai Persyaratan Pemberkasan Usulan CPNS dari Tenaga Honorer tahun 2018-2019 yang disebutkan dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Najat salah satu tenaga honorer di Kabupaten Wonosobo mengkonfirmasi kepada Humas BKN mengenai kebenaran Juknis tersebut. “Ada Juknis mengenai pemberkasan usulan CPNS tenaga honorer yang dikeluarkan BKN. Juknis itu telah beredar di Group WhatsApp Honorer di daerah. Rekan-rekan honorer semua resah akan Juknis tersebut. Kami butuh kejelasan Juknis itu betul dikeluarkan oleh BKN atau tidak”.






Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian (PMK) BKN Haryomo Dwi Putranto saat diwawancari Tim Humas BKN menjelaskan “Juknis Persyaratan Pemberkasan Usulan CPNS dari tenaga honorer tersebut palsu. BKN tidak pernah mengeluarkan Juknis itu”.
Berita selengkapnya dapat anda baca di http://www.bkn.go.id/berita/juknis-pe...
Share:

Pemerintah membuka peluang para guru honorer untuk diangkat menjadi ASN

Pemerintah membuka peluang para guru honorer untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN), baik sebagai CPNS atau PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).

Berita selengkapnya dapat anda baca di https://www.jpnn.com/news/pak-jk-dan-...
Share:

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menggelar rapat membahas tata kelola dan rekrutmen guru

Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menggelar rapat membahas tata kelola dan rekrutmen guru bersama lima menteri di Kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat. Lima pembantu presiden yang hadir di antaranya Menko PMK Puan Maharani, Menpan-RB Asman Abnur, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menag Lukman Hakim Saifuddin, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro.

Berita selengkapnya dapat anda baca di https://news.okezone.com/read/2018/04...
Share:

DPD RI Rapat Kerja Bersama Kemenpan RB Bahas Kinerja Hingga Tenaga Honorer



DPD RI Rapat Kerja dengan Kemeterian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN RB) bahas kinerja Kementerian hingga masalah tenaga honorer diGedung Nusantara V Komplek Parlemen Senayan Jakarta, Rabu(21/3). Rapat dihadiri oleh Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis, Ketua Komite I Akhmad Muqowam, Ketua BAP Abdul Gafar Usman, Wakil Ketua Komite I Benny Rhamdani, Hudarni Rani, Wakil Ketua Komite III Abdul Aziz, Anggota KomiteI, III DPD RI dan Anggota BAP DPD RI serta Menteri PAN RB Asman Abnur. Wakil Ketua DPD RI Darmayanti Lubis saat membuka rapat kerja tersebut menyatakan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) mempunyai tugas sebagai motor penggerak penyelenggaraan otonomi daerah, selain itu ASN harus bersih netral dalam menjalankan tugasnya, dan perannya sebagai perekat persatuan bangsa. "Kemenpan tugasnya tidak mudah dalam mendayagunakan ASN sesuai semangat reformasi birokrasi, kementrian saat ini dituntut harus menciptakan manajemen yang baik tata kelola ASN baik di pusat dan daerah," ucap senator asal Sumatera Utara itu. Ketua Komite I DPD RI Akhmad Muqowam mengapresiasi kinerja kemenpan selama tahun 2017, akan tetapi menyoroti juga masalah penyelesaian tenaga K2/K3 yang masih berlarut-larut. ''Kami apresiasi kinerja kemenpan selama tahun 2017, tapi permasalahan tenaga honorer K2/K3 masih belum tuntas dan kami minta harus diselesaikan secara cermat, data jumlah memang membengkak dimana-mana mengenai jumlah, sehingga kementerian harus cermat dari data yang paling valid jumlah honorer," tegasnya. Menteri PAN RB Asman Abnur mengutarakan bahwa tugas kementeriannya saat ini melayani 87 Kementerian/Lembaga,98 Lembaga Non Struktural, Seluruh ASN di 34 Provinsi, 514 Kab/kota serta hal-hal terkait ASN dan penyelengaraan negara termasuk masalah tenaga honorer. "Kami sampai saat ini sudah mengangkat sejumlah 6296 tenaga honor di garis depan sudah diangkat tapi tidak boleh pindah ke kota, sebaran harus diatur. Selain itu 6058 tenaga penyuluh pertanian, 39090 tenaga bidan juga sudah diangkat. Solusi akan dicarikan bagi yang sudah bekerja 15-20 tahun tapi belum bisa diangkat," jelasnya. Senator asal Lampung Andi Surya menegaskan kembali bahwa Kementerian harus segera melakukan tindakan nyata dan mencari solusi nyata dalam menyelesaikan permasalahan honorer tersebut. "Ini terjadi di setiap daerah dan menjadi kewajiban kami menyampaikan ke pusat bahwa masih ada 430 ribu lebih tenaga honorer yang nasibnya terkatung-katung dan setiap kami ke daerah selalu menanyakan nasib mereka, saya minta segera ada solusi,'' tegas Andi. Pada kesempatan tersebut Asman Abnur berjanji akan mencari solusi yang tepat bagi honorer tersebut. "Kami sedang membuat solusi yang tepat seperti bagaimana jika sudah lewat usia 35 tahun tidak bisa diangkat, kemudian masa kerja di atas 15-20 tahun tidak bisa diangkat, semua masih dicarikan solusinya," jelas Asman.*mas Sumber : DPD RI
Share:

DPR Minta KemenPAN-RB dan BKN Sinkronisasi Data Pengangkatan Tenaga Honorer


Komisi II DPR RI meminta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk melakukan sinkronisasi data terhadap pengangkatan tenaga honorer yang telah dilakukan KemenPAN-RB dengan data 439.956 tenaga honorer kategori 2 yang tidak lulus CPNS yang pernah disampaikan ke Komisi II DPR RI.
Demikian diungkapkan Wakil Ketua Komisi II Mardani saat membacakan salah satu kesimpulan rapat kerja dengan Menteri PAN-RB Asman Abnur di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (12/3/2018).



Berita selengkapnya ada di DPR
Share: