Pendaftaran lowongan PPPK untuk eks-honorer dimulai Jumat



Pendaftaran lowongan PPPK untuk eks-honorer dimulai Jumat

Sahabat pembaca Info Honorer 2019, sudah tahukah anda bahwa pendaftaran lowongan pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2019 dibuka mulai Jumat (8/2) untuk pendaftar eks tenaga honorer di bidang kesehatan, pendidikan dan pertanian.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis, mengatakan pendaftaran dilakukan serentak hingga 23 Februari mendatang.

Berita selengkapnya dapat anda baca di https://www.antaranews.com/berita/795672/pendaftaran-lowongan-pppk-untuk-eks-honorer-dimulai-jumat.
Share:

Penerimaan Pegawai Pemerintah dg Perjanjian Kerja (P3K) Tahap I akan segera diumumkan



Penerimaan Pegawai Pemerintah dg Perjanjian Kerja (P3K) Tahap I akan segera diumumkan. Seleksi P3K Tahap I hanya u/ eks THK2 guru, nakes, THL Pertanian & dosen PTN baru.

Sumber : https://twitter.com/bkngoid
Share:

Guru Honorer yang Telah Mengabdi Lebih dari 10 Tahun Diprioritaskan



Para guru honorer yang sudah mengabdi lama, terutama lebih 10 tahun itu akan diprioritaskan diangkat oleh pemerintah melalui skema perjanjian kerja. Persoalan ini (guru honorer) akan terus mengemuka jika kepala sekolah mengangkat guru-guru baru, yang pada akhirnya berharap ada pengangkatan. Akan tetapi, berbeda jika kepala sekolah memperpanjang masa bakti guru yang pensiun.
Kalau (guru honorer yang baru) diangkat kepala sekolah nanti persoalan tidak selesai. Cukup yang pensiun. Kan, rata-rata usia pensiun 60 tahun dan untuk mengabdi beberapa tahun lagi masih bisa.

Berita selengkapnya dapat anda baca di Koran Jakarta
Share:

Kemenag Dorong Honorer K2 Ikuti Skema PPPK



Sahabat pembaca Info Honorer 2019, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Agama mendorong Tenaga Honorer K2, khususnya bagi guru dan penyuluh untuk mengikuti skema rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Rekrutmen PPPK sendiri, rencananya akan mulai dibuka pada akhir Januari 2019.
Hal ini disampaikan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin saat  berdialog dengan 750 ASN Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi, di Asrama Haji Bekasi. “PPPK ini merupakan salah satu solusi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga honorer. Prioritasnya untuk tahun ini adalah untuk tenaga honorer K2,” tutur Menag, Jumat (11/01).
Menag berharap, para tenaga honorer K2 dapat memanfaatkan peluang ini. Selanjutnya menurut Menag, secara bertahap peluang untuk menjadi PPPK akan dibuka bagi tenaga-tenaga honorer yang tidak termasuk pada kelompok K2.
Dalam dialog bertajuk Sapa Penyuluh dan Ngobrol Pendidikan Islam (Ngopi) tersebut, juga turut hadir sebagai narasumber Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Suyitno. Senada dengan Menag, Suyitno pun  menyampaikan di tahun 2019 pemerintah akan mengangkat PPPK untuk tiga kelompok jabatan. Yakni untuk jabatan guru, tenaga kesehatan, dan penyuluh.
“Untuk Kemenag, kita hanya memiliki dua kelompok. Guru dan penyuluh. Kami berharap ini peluang ini dapat dimanfaatkan oleh teman-teman honorer K2,” imbuhnya.
Bukan tanpa alasan Suyitno menyatakan hal tersebut. Pasalnya, menurutnya ada beberapa keuntungan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Pertama, dengan munculnya PP tersebut  membuka peluang bagi tenaga honorer yang telah melewati batas usia untuk menjadi CPNS. Dalam aturan tersebut disebutkan bahwa batas usia pelamar  PPPK  paling rendah 20 tahun dan paling tinggi satu tahun sebelum batas usia pension jabatan tersebut. Hal ini berbeda dengan aturan pelamar CPNS yang dibatasi hanya bagi mereka yang berusia maksimal 35 tahun.
“Artinya, bagi tenaga honorer K2 yang berusia lebih dari 35 tahun hingga 59 tahun, masih bisa mendaftar untuk menjadi PPPK. Walaupun bagi yang berusia 59 tahun artinya hanya satu tahun menjadi PPPK,” jelas Suyitno.
Keuntungan lain yang bisa diperoleh menurut Suyitno adalah fasilitas yang didapat bagi mereka yang berhasil menjadi PPPK. “Mereka akan memperoleh gaji dan tunjangan yang sama dengan PNS sesuai dengan golongannya. Bedanya, mereka tidak memperoleh pensiun saja,” papar Suyitno.
Ditemui usai kegiatan, Suyitno menyampaikan bahwa Kementerian Agama telah mengajukan kebutuhan tenaga PPPK sebanyak 20ribu orang. “Itu termasuk tenaga guru dan penyuluh. Kami berharap kuota itu bisa diperoleh Kemenag di tahun 2019.  Karena penetapan kuota jumlah PPPK yang bisa diterima, itu menjadi kewenangan Kemenpan RB,” jelas Suyitno.
Berita ini bersumber dari KEMENAG
Share:

Soal Nasib Pegawai Honorer, Menteri PAN-RB: Hari Ini Finalisasi




Pemerintah akan menerbitkan Peraturan Presiden (PP) terkait Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Payung hukum ini akan mengakomodir nasib pegawai honorer. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin tak menyebut kapan peraturan ini akan terbit. Yang jelas, dia menekankan, peraturan itu sedang diselesaikan hari ini.
"Hari ini proses, hari ini finalisasi. Hari ini finalisasi," ujarnya di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta, Kamis (25/10/2018).

Syafruddin menerangkan, regulasi ini terobosan dari pemerintah. Selain finalisasi, nantinya aturan ini akan disosialisasikan para menteri lain.
Berita selengkapnya dapat anda baca di Detik.

Share:

Guru Honorer di Atas 35 Tahun Akan Tetap Diseleksi

Sahabat pembaca Info Honorer 2018, sudah tahukah anda bahwa Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, guru honorer berusia lebih dari 35 tahun tetap mendapat kesempatan menjadi pegawai pemerintah, namun, mereka tetap harus mengikuti skema seleksi yang ditetapkan. Seleksi yang dimaksud tersebut merupakan seleksi sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), bukan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Hal tersebut diungkapkan Mendikbud saat menjawab pertanyaan wartawan di Kantor Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Jakarta, Kamis (27/9/2018). Saat itu wartawan mempertanyakan peraturan mengenai guru honorer kategori dua (K2) yang berusia di atas 35 tahun ke atas tidak bisa mendaftar seleksi CPNS tahun 2018.

Namun, Mendikbud menegaskan, saat ini pemerintah baru membuka skema seleksi untuk CPNS, sementara seleksi untuk PPPK masih menunggu informasi data untuk dijadikan landasan kebijakan skema PPPK. “Kita baru bisa mendata berapa jumlah guru pengganti atau guru honorer itu, kita belum melakukan telaah lebih intens berapa tingkat kebutuhannya,” ujarnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan, isu usia yang menjadi paling utama akan diselesaikan melalui PPPK. “Peluangnya yang memang usianya lebih dari 35 tahun yang selama ini menjadi isu utama dalam rekrutmen ini. Itu akan diselesaikan melalui PPPK. Tetapi harus tetap melakukan proses seleksi,” tegas Muhadjir.

Kebijakan ini membuka peluang bagi guru honorer yang berusia lebih dari 35 tahun untuk menjadi pegawai pemerintah meski statusnya bukan PNS, melainkan PPPK. Menurut Mendikbud, skema PPPK lebih fleksibel, karena bisa diikuti oleh guru honorer mulai dari usia 20 tahun hingga dua tahun menjelang pensiun (58 tahun). Saat ini pemerintah masih menggodok kebijakan mengenai seleksi PPPK ini secara detail.

Sebelumnya di kesempatan yang berbeda, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Syafruddin mengatakan, skema seleksi yang sudah berjalan adalah melalui seleksi CPNS. Tahun ini, pemerintah membuka formasi 238.015, dan sebanyak 112.000 di antaranya untuk profesi guru. 

Berita ini bersumber dari Kemdikbud.
Share:

Sistem UNBK Akan Digunakan untuk Ujian Seleksi CPNS

Sahabat pembaca Info Honorer 2018, sudah tahukah anda bahwa Sistem ujian pada seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2018 dilakukan dengan berbasis komputer atau computer assisted test (CAT). Pada seleksi CAT ini, Badan Kepegawaian Negara (BKN) bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) akan memanfaatkan sistem ujian nasional berbasis komputer (UNBK). Sekolah-sekolah penyelenggara UNBK akan menjadi tempat uji seleksi CPNS sehingga memudahkan dan meringankan beban peserta, khususnya pembiayaan terkait transportasi.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, saat ini hampir tidak ada kabupaten/kota di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan Kemendikbud. Selain jaringan, Kemendikbud juga berperan dalam penyediaan soal-soal yang digunakan untuk seleksi.

"Tinggal nanti ada modifikasi saja. Selama ini kan dipakai untuk Ujian Nasional Berbasis Komputer, kemudian nanti dipakai untuk tes CPNS," ujarnya usai penandatanganan Nota Kesepahaman tentang Pelaksanaan, Pengamanan, serta Penegakan Hukum dalam rangka Seleksi CPNS Tahun 2018, di kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB), Jakarta, Jumat (28/9/2018).

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendikbud Totok Suprayitno mengatakan, meski memanfaatkan sistem UNBK, koordinasi semua sistem seleksi CPNS tetap berada di bawah BKN. “Jadi satu sistem terdiri dari sub-sub sistem. Ada yang menggunakan aplikasi BKN, ada yang UNBK. Jadi dengan UNBK, tempat ujinya bisa di sekolah-sekolah penyelenggara UNBK,” katanya.

Totok menambahkan, penentuan daerah dan sekolah yang akan menjadi lokasi ujian tergantung pada pemetaan yang dilakukan BKN. Pemetaan lokasi ujian oleh BKN bisa dilakukan setelah semua data peserta masuk.

“Sekarang belum ditentukan daerah mana saja. Nanti BKN akan memetakan dari peserta yang masuk, tinggalnya di mana saja, lalu dipetakan mana yang (ujian) di tempat UNBK , mana yang pakai (aplikasi) BKN. Nanti dipetakan bersama dengan BKN, tidak bisa dipetakan sekarang,” ujar Totok.

Pemanfaatan sistem UNBK dalam seleksi CPNS diharapkan dapat memudahkan pelaksanaan seleksi computer assisted test (CAT) yang dipersyaratkan dalam seleksi sesuai standar BKN. "Kami berkolaborasi untuk membangun sistem itu. Sehingga sekarang ini tes bisa dilakukan di semua kabupaten/kota," kata Kepala BKN Bima Haria Wibisana. 

Berita ini bersumber dari Kemdikbud.
Share: