Menko PMK Usahakan Ada Terus Jatah Guru Honorer Dalam Penerimaan PNS/PPPK

Sahabat pembaca Info Honorer 2019, sudah tahukah anda bahwa meskipun sudah dibuka pada penerimaan tahun anggaran 2018 dan 2019, jumlah tenaga honorer yang lolos menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih dibawah kuota yang disediakan. 

“Memang kuota yang kita usulkan ke Kementerian PANRB ternyata enggak bisa dipenuhi oleh guru honorer. Pertama ada beberapa daerah yang tidak mau mengusulkan, kemudian yang kedua yang ikut tes tidak semuanya lulus, karena harus ikut tes. Kita sebetulnya sudah, sudah ada kuotanya, 156 ribu,” kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy kepada wartawan usai mengikuti sidang kabinet paripurna, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10) siang. 

Untuk itu, Muhadjir berjanji akan terus mengusahakan agar ada terus kuota guru honorer dalam penerimaan PNS maupun masuk PPPK. Kita usahakan terus. 

“Tahun ini ada 156 ribu kuota,” jelas Muhadjir. 

Mengenai berapa jumlah kuota yang disediakan pada tahun-tahun berikutnya, Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, masih harus ada pembicaraan antara Kemendikbud, dengan Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan, kemudian Kemendagri karena itu menyangkut alokasi pegawai daerah. 

“Jadi 4 pihak itu terutama yang harus duduk bersama ke depan. Tapi mudah-mudahan saya harap dengan menteri baru nanti akan melanjutkan, itu kan karena sudah merupakan semacam program jangka panjang dari Kemendikbud sampai 2024. Kecuali kalau nanti ada solusi lain, terobosan baru,” ujar Muhadjir. 

Menko PMK Muhadjr Effendy mengemukakan, berdasarkan informasi yang diterimanya, Kemenko PMK akan mengkoordinasikan 6 kementerian, yaitu Kemendikbud, Kemenag, Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial.

Berita ini bersumber dari SETKAB RI

Share:

Mendikbud Sampaikan Kabar Baik dari Menkeu untuk Guru Honorer

Sahabat pembaca Info Honorer 2019, sudah tahukah anda bahwa Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan bahwa Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan atensi terhadap usulannya terkait tunjangan untuk guru honorer K2 agar dimasukkan ke DAU (Dana Alokasi Umum).

"Saya sudah usulkan kepada Bu Menkeu, dan beliau sangat berikan atensi agar guru honorer yang belum bisa diangkat menjadi ASN, baik PNS atau PPPK supaya dapatkan tunjangan atau honorarium yang bersumber dari DAU," ucap Muhadjir di Istana Negara, Jakarta, Rabu (14/8).

Sesuai usulan yang telah disampaikan Kemendikbud ke Kemenkeu, honorarium yang diberikan kepada guru honorer setidaknya setara dengan Upah Minimum Regional (UMR) di masing-masing daerah.

Selain itu, mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) ini juga sudah dua rapat dengan Kemenkeu, untuk memastikan tersedianya anggaran dari APBN untuk menggaji guru yang diangkat menjadi ASN, baik PNS maupun PPPK (pegawai kontrak dengan perjanjian kerja).

Hal ini guna memastikan tidak ada lagi daerah yang kekurangan dana untuk menggaji guru. Mengenai sumber pembiayaannya akan disalurkan melalui DAU untuk pendidikan.

Dengan begitu, daerah tidak ada alasannya lagi ketika diberikan jatah kuota penerimaan guru PNS maupun PPPK.

Menurut Muhadjir, Menkeu Sri Mulyani sudah menyampaikan bahwa tahun depan DAU pendidikan akan dikunci hanya untuk pendidikan saja. Tidak boleh digunakan untuk yang lain karena memang sebagian besar peruntukannya untuk gaji dan tunjangan guru.

"Dengan begitu kita harapkan masalah ini akan selesai, soal guru honorer dan seterusnya. Tahun ini (DAU pendidikan) Rp 154 Miliar, tahun depan kami belum tahu, pasti lebih dari itu. Karena setiap tahun pasti naik," tandas Muhadjir.

Berita ini bersumber dari JPNN.
Share:

CPNS 2019, Ambon Verifikasi Berkas Honorer K2

Sahabat pembaca Info Honorer 2019, sudah tahukah anda bahwa Pemkot Ambon memverifikasi berkas honorer kategori dua, untuk proses pengangkatan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

“Kita sementara melakukan verifikasi berkas honorer K2 yang diprioritaskan menjadi pegawai PPPK, prosesnya sampai saat ini masih berjalan,” kata Kepala Badan Kepegawaian Kota dan SDM Kota Ambon, Benny Selanno, Kamis (8/8/2019).

Badan Kepegawaian Kota Ambon telah menyampaikan usulan formasi Calon Pegawai Negari Sipil (CPNS) 2019 ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB). Dan ada jawaban meminta dilakukan klarifikasi keberadaan honorer K2. Hal itu untuk memprioritaskan pengangkatan PPPK.

Benny menyebut, usulan formasi telah disampaikan berdasarkan surat Menpan-RB dengan alokasi formasi PPPK  70 persen dan formasi umum 30 persen. “Kekuatan anggaran untuk pembiayaan PPPK bersumber dari APBD dan formasi umum dari APBN, karena itu atas usulan Pak Wali Kota, kita sampaikan ke Menpan mendapat persetujuan demi peningkatan dan pembangunan di Ambon,” ujarnya.

Saat ini tercatat, ada 500 lebih honorer katagori dua (K2) di lingkup Pemerintah Kota Ambon. Pengangkatan masih menunggu aturan dari pemerintah pusat, utamanya untuk K2 yang berusia di atas 35 tahun. Dari jumlah tersebut, berdasarkan surat Menpan, harus dipilah per-jabatan serta klasifikasi menyangkut jenjang pendidikan.

“Saat ini, kita sementara melakukan verifikasi, karena yang paling banyak adalah tenaga pendidikan dan kesehatan, kita berharap dapat mengakomodir K2,” tandasnya.

Terkait dengan formasi CPNS,  diprioritaskan untuk mengisi kebutuhan tenaga teknis. Keberadaanya, secara menyeluruh untuk mengurangi honorer K2 masuk menjadi PPPK. Selanjutnya prioritasnya adalah memenuhi permintaan formasi umum untuk tenaga teknis, kemungkinan tambah dokter dan guru bidang studi tertentu. “Kita masih menunggu informasi lebih lanjut dari Kemenpan-RB. Berapa usulan yang diterima dan kapan jadwalnya,” pungkasnya.

Berita ini bersumber dari Cendananews.
Share:

Memberdayakan Guru Pensiun Bukan Solusi

Sahabat pembaca Info Honorer 2019, sudah tahukah anda bahwa memberdayakan guru pensiun dengan menambah masa pengabdian di sekolah demi mencegah perekrutan guru honorer bukanlah solusi terbaik. Pasalnya, sebagian besar guru yang berusia di atas 60 tahun sudah tak lagi produktif, sehingga sangat merugikan peserta didik.

Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PBPGRI), Dudung Nurullah Koswara, menyatakan, guru berusia lanjut dan tidak energik lagi akan cenderung malas mengajar. Menurut dia, memanfaatkan guru PNS pensiunan untuk jadi guru honor di sekolah akan membuat runyam dunia pendidikan.

“Biarkanlah anak didik zaman now dididik oleh guru-guru yang lebih segar dan muda. Memanfaatkan  guru pensiunan PNS tua sebagai pengganjal agar guru honorer tidak masuk sekolah, bukanlah solusi terbaik,” kata Dudung saat dihubungi di Jakarta, Senin, 5 Agustus 2019.

Ia mengatakan penilaiannya bahwa memberdayakan guru pensiun akan mempersulit proses penuntasan masalah guru honorer. Ia pun merasa tidak yakin akan ada banyak guru pensiunan yang mau diberdayakan hingga usia 65 tahun.

“Seorang guru PNS tua tentu tidak akan mau dibayar oleh 15% anggaran BOS. Mereka tidak mau jadi penghalang masuknya guru honorer,” katanya.

Berita ini bersumber dari Pikiran Rakyat.
Share:

Guru Honorer K2 Lulus Passing Grade Tes PPPK Tahap I jadi Prioritas

Sahabat pembaca Info Honorer 2019, sudah tahukah anda bahwa Mendikbud Muhadjir Effendy berharap para guru honorer K2 yang lulus passing grade (PG) saat tes PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahap I 2019 namun belum terakomodir, agar bersabar.

Muhadjir memastikan pemerintah akan memprioritaskan mereka dalam seleksi PPPK tahap II pada Oktober mendatang.

“Tidak usah khawatir, guru honorer K2 yang sudah ikut tes PPPK tahap I dan lulus PG tapi kemudian belum diakomodir, insyaallah diproritaskan di tahap II. Yang sabar, pemerintah pasti mengeluarkan kebijakan terbaik untuk honorer K2,” kata Mendikbud Muhadjir Effendy usai menutup PKN tingkat II (Diklat PIM II) bersama Kepala LAN dan Pimpinan Bappenas di Pusdiklat Kemendikbud Bojongsari, Depok, Jumat (2/8).

Muhadjir menjelasan, masih banyaknya honorer K2 yang sudah lulus tapi belum diusulkan daerah karena masalah anggaran. Pemda tidak bisa mengusulkan seluruh yang lulus karena tidak mampu menyediakan anggaran dari APBD untuk membayar gaji PPPK dari jalur honorer K2.

Sebab, ada aturan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, usulan harus disertai dengan pernyataan pejabat pembina kepegawaian bahwa sanggup untuk menggaji.

Nah, para kepala daerah ini waswas bila sudah mengusulkan formasi dan ternyata lulus tes tetapi tidak ada dana, akan menimbulkan gelombang protes dari honorer.

“Sebenarnya ini hanya pada masalah anggaran. Kalau anggarannya sudah tersedia akan yang lulus itu akan diangkat semua. Cuma harap bersabar, masih dibahas pemerintah tentang anggaran ini,” tuturnya.

Berita ini bersumber dari Radar Malang
Share:

Pendaftaran lowongan PPPK untuk eks-honorer dimulai Jumat



Pendaftaran lowongan PPPK untuk eks-honorer dimulai Jumat

Sahabat pembaca Info Honorer 2019, sudah tahukah anda bahwa pendaftaran lowongan pendaftaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun 2019 dibuka mulai Jumat (8/2) untuk pendaftar eks tenaga honorer di bidang kesehatan, pendidikan dan pertanian.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Kamis, mengatakan pendaftaran dilakukan serentak hingga 23 Februari mendatang.

Berita selengkapnya dapat anda baca di https://www.antaranews.com/berita/795672/pendaftaran-lowongan-pppk-untuk-eks-honorer-dimulai-jumat.
Share:

Penerimaan Pegawai Pemerintah dg Perjanjian Kerja (P3K) Tahap I akan segera diumumkan



Penerimaan Pegawai Pemerintah dg Perjanjian Kerja (P3K) Tahap I akan segera diumumkan. Seleksi P3K Tahap I hanya u/ eks THK2 guru, nakes, THL Pertanian & dosen PTN baru.

Sumber : https://twitter.com/bkngoid
Share: